Ada 3 alasan om vampire tidak begitu suka dengan yang namanya otonomi daerah di NKRI kita tercinta ini :
1. Ajaran asing. "American minded" mungkin inilah yang terbesit dalam pikiran om vampire. Kenapa harus ada otonomi jika dananya selalu dari pusat. Pertanyaan yang saya pingin tahu jawabannya adalah apakah pendapatan setiap daerah mampu menutup anggaran belanja daerah?
Tidak semua ajaran asing musti dicocok-cocokkan dengan Bangsa dan Negara kita.
2. Pilkada kisruh, pihak politik semakin menjadi pamer kekuatan dan uang partai. Kalo kalah pilkada minta diulang, makan dana. Kalo kalah ada demo perusakan, makan dana lagi. Yang tidak ada hubungannya rakyat kecil ikut-ikutan kisruh dan banyak yang jadi korban gara-gara ikut demo. Yang kalah dua orang yang ribut sekampung dan lagi-lagi jika jatuh korban, rakyatlah yang rugi/terkena imbasnya.
3. Pemecah persatuan.
- Kurang koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. Daerah itu seperti anak manja pingin mandiri yang minta uang jajan/jatah ke pemerintah pusat sebagai ortunya. Ada sumber yang mengatakan Pemerintah Daerah kurang begitu patuh terhadap Pemerintah Pusat. Pemda malah patuh pada ketua partai, karena yang memenangkan pilkada ialah partainya. Akibatnya banyak program Pemerintah Pusat kurang cepat masuk daerah, bahkan tidak masuk sama sekali.
- Sifat kedaerahan muncul lagi, persaingan antar daerah muncul lagi, apakah mereka lupa 28 oktober 1928 para pemuda dari berbagai daerah dan golongan berkumpul susah payah demi persatuan Bangsa kita.
- Terdapat perda-perda yang merusak persatuan karena hanya mengungtungkan elit tertentu, perusahaan tertentu, partai tertentu, agama tertentu, golongan tertentu, organisasi tertentu dan lain sebagainya.
- Dari tayangan metro tv, ternyata claim antar wilayah bukan hanya milik RI vs Malaysia, tetapi juga antar propinsi. Jambi dan Kep. Riau rebutan antar wilayah untuk kepulauan berhala.
Wakakakak, am I insane? gubernur jambi vs gubernur Riau. Dikabarkan dua propinsi ini punya peta wilayah yang beda (saling claim). Yaa... inilah jadinya jika daerah diberi kebebasan mengatur daerahnya, malah masalah peta yang diributkan. Pulau berduit (salah satu alasannya). Rumornya ada elit yang ikut campur, wah tambah perkara aja nie otonomi daerah. Sebenarnya apa sih cita-cita dari otonomi daerah kok malah semakin semrawut saja. Gimana nie pemerintah pusat, nie masalah gak sepele, karena mendekati pelanggaran sila 3 Pancasila “Persatuan Indonesia”. Masalah Pancasila adalah masalah fatal jika tak segera ditangani. Saya gak rela jika Negara dirusak oleh segelintir elite.
Artikel di atas saya buat tiga sequel yang saling mengkait.
Berikut ini 2 artikel yang terkait dengan artikel di atas:
1 komentar:
dengan singkat " marilah kita bersatu", dg tujuan membangun rakyat nkri
Posting Komentar